Di Inggris, Jokowi Bicara Pentingnya Islam dalam Demokrasi

Presiden Joko Widodo pidato di Gedung Parlemen Inggris
Sumber :
  • REUTERS/Stefan Wermuth

VIVA.co.id –  Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di depan Parlemen Kerajaan Inggris. Presiden menyoroti kehidupan berdemokrasi dan berislam yang ada di Indonesia. Seperti dalam siaran pers Anggota Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, dikatakan oleh Jokowi, Negara Indonesia menjunjung nilai-nilai universal kemanusian, pluralisme, dan toleransi.

Kamboja Minta Indonesia Jadi Peninjau Pemilu Negaranya

"Negara yang mengedepankan demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Negara di mana Islam dan demokrasi berjalan seiring. Negara di mana moderasi, tradisi dan modernitas disatukan oleh satu rujukan. Rujukan ke Pancasila, yang menjadi dasar negara kami," jelas Presiden Jokowi.

Presiden meyakini bahwa Indonesia yang sedang membangun ini akan menjadi “rahmat” bagi dunia, "blessing" bagi dunia. Dunia yang saat ini masih berkutat melawan kemiskinan. Dunia yang masih kental dengan ketidakadilan.

Mahfud: Demokrasi Membaik, Hukum Tidak

Dunia yang diwarnai oleh berbagai konflik multidimensi, dunia yang terganggu oleh terorisme dan ekstrimisme kekerasan. Dunia yang masih sarat dengan prasangka dan sikap intoleran.

Keyakinan Presiden itu, didasarkan pada kenyataan, bahwa Indonesia dianugerahi dua aset penting dalam kehidupan bangsa kita, yakni Islam dan demokrasi.

Masyarakat Indonesia sedang Puber, kata Komaruddin Hidayat

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 200 juta penduduk muslim, dengan ciri utama yang moderat.

"Kami bangga bahwa Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan demokrasi. Bertindak sebagai penjaga kemajemukan dan toleransi. Menyerukan moderasi dalam masyarakat. Menentang radikalisme, segala bentuk terorisme, dan ekstrimisme kekerasan dan dapat menjadi inspirasi bagi dunia," jelasnya.

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Pemilu demokratis dan damai, yang telah berjalan selama empat kali, kini  menjadi satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan.

Semua warga negara, terlepas dari latar belakang ras, jender dan agama adalah sama di mata hukum dan memiliki persamaan hak dan kewajiban. Militer di Indonesia tidak lagi terlibat dalam politik.

"Kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan beragama, semuanya dijamin oleh konstitusi. Setiap WNI mempunyai hak menjadi Presiden, termasuk saya," ujar Presiden.

Seperti di banyak negara lain, dua aset penting dalam kehidupan di Indonesia, yakni Islam moderat dan demokrasi, masih mendapat berbagai tantangan, seperti tindakan intoleransi dalam masyarakat, radikalisme dan ektremisme kekerasan, aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama.

"Bahkan ada juga warga negara kami yang bergabung dengan gerakan-gerakan teroris asing di luar negeri meskipun jumlahnya sangat kecil sekali di antara 252 juta penduduk Indonesia," kata Presiden.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya