- Edi/Biro Pers-Setpres
VIVA.co.id – Masih banyaknya kasus penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing, membuat Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir aksi-aksi illegal fishing di perairan Indonesia yang dipandang sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat, serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.
Hal ini disampaikan Presiden di depan puluhan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara anggota International Maritime Organization (IMO) di Gedung IMO, London, Inggris.
"Kami menyadari pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari bahwa tanggung jawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut. Kami juga menyadari sebagai kekuatan di antara dua samudera, dan kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran," kata Presiden Jokowi, dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Rabu, 20 April 2016.
Oleh karena itu, Indonesia memandang penting IMO, terlebih kata Jokowi, IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
IMO juga memiliki andil dalam pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional dapat berjalan dengan baik, dan atas dasar kerangka pengaturan yang disepakati bersama.
Peran aktif Indonesia di IMO, kata Jokowi, merupakan sumbangan Indonesia untuk dunia.
"Posisi strategis Indonesia di antara dua samudera, merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan barat-timur dan utara-selatan. Di mana lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya," tuturnya.
Revisi KUHP Persulit Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan
Tidak ada definisi kapal asing di revisi KUHP
