RI Bantah Pertemuan Parlemen Inggris Bahas Papua Merdeka

Ilustrasi kelompok bersenjata yang bermarkas di Lanny Jaya, Papua.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Banjir Ambarita

VIVA.co.id – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nassir, membantah adanya pertemuan tingkat Parlemen di London, Inggris yang membahas mengenai kemerdekaan Papua.

TNI Kembali Sebut KKB Menjadi OPM, Ini Alasannya

"Kita dapat informasi tentang pertemuan itu kemarin (Selasa). Itu bukan pertemuan Parlemen Inggris dan juga bukan pertemuan parlemen dunia. Hanya semacam pertemuan organisasi yang saya tidak tahu bentuk dan dukungannya seperti apa," kata Arrmanatha yang ditemui sore ini di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Rabu, 4 Mei 2016.

Ia juga mengaku yang ikut serta dalam pertemuan tersebut merupakan anggota Parlemen Inggris yang merupakan "back benchers". Anggota itu, kata Arrmanatha, bukan merupakan anggota yang terlalu berkepentingan.

HUT OPM 1 Desember, Polri Razia Puluhan Sepeda Motor dan Amankan Senjata Tajam

"Ini dimanfaatkan oleh kelompoknya Benny Wenda (Pemimpin Kelompok Separatis Papua). Itu murni mencari publikasi," tegas Arrmanatha.

Pria yang akrab disapa Tata itu menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara seperti Tonga atau Vanuatu, maka Papua sudah jauh lebih maju dan berkembang dalam sektor pembangunan.

Bawaslu RI Pastikan Salah Satu Anggotanya di Papua Tengah Tidak Terafiliasi KKB

Sebelumnya, diberitakan situs BBC, telah digelar Pertemuan Parlemen Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, Inggris. Rapat yang disebut-sebut mendukung kemerdekaan Papua itu dihadiri sejumlah pemimpin negara di Pasifik, termasuk Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva.

Menteri Urusan Tanah Vanuatu, Ralph Regenvanu, mengatakan pertemuan itu akan membahas iklim politik seputar Papua Barat yang telah berubah secara signifikan selama setahun terakhir.

OPM merilis video terbaru pilot Susi Air  Philip Mark Mehrtens

Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat

Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies.

img_title
VIVA.co.id
16 April 2024