- REUTERS/Bazuki Muhammad
VIVA.co.id – Pemerintah Malaysia menerapkan larangan bepergian selama tiga tahun terhadap warganya yang mencemarkan atau mengkritisi pemerintahan. Pelarangan dilakukan untuk menjaga citra Malaysia di luar negeri.
Menurut surat kabar The Star, dilansir dari laman Reuters, Kamis, 19 Mei 2016, Departemen Imigrasi Malaysia memberlakukan keputusan ini beberapa bulan yang lalu. Dirjen Imigrasi Sakib Kusmi mengonfirmasi kebenaran keputusan tersebut.
Laporan tersebut terkuak setelah seorang aktivis terkemuka yang dilarang bepergian ke luar negeri, Maria Chin Abdullah, Pimpinan kelompok demokrasi Bersih, mengabarkan bahwa ia tidak diizinkan melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk menerima penghargaan. Beberapa waktu lalu, Bersih melakukan aksi protes dengan turun ke jalan dan mengusulkan pengunduran diri Najib. Aksi Bersih berhasil menarik massa hingga 200.000 orang.
PM Najib menolak seruan terhadap dirinya untuk mundur atas skandal aliran dana multi miliar pada lembaga 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan dana senilai US$681 juta yang ditransfer ke rekening pribadinya. Najib membantah melakukan kesalahan, dan mengatakan tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
Para pemimpin oposisi mengatakan peraturan tersebut merupakan tanda bahwa pemerintah telah menyalahgunakan kekuasaannya. "Larangan bepergian bagi masyarakat yang melakukan kritik merupakan ekskalasi berbahaya dan tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah. Hak untuk berbicara adalah hak asasi manusia yang dimiliki orang Malaysia, sama seperti orang lain," ujar Josef Benedict, wakil direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik.
Giliran Istri Najib Razak Diperiksa Lagi Komisi Anti Korupsi Malaysia
Rosmah pernah diperiksa pada Juni lalu.
