- Dok.VIVA.co.id
VIVA.co.id – Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, mengingatkan adanya “2015 Bandung Message,” yaitu pentingnya penguatan peran dan kapasitas organisasi regional di Asia dan Afrika, khususnya dalam kerangka misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal ini disampaikan Dubes Djani dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 24 Mei 2016 waktu setempat. Sidang itu bertemakan kerja sama perdamaian dan keamanan PBB-Uni Afrika.
“Sebagai pendukung kuat kemerdekaan negara-negara di kawasan Afrika sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia akan terus melanjutkan komitmennya untuk mendukung Afrika mempertahankan visi perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan,” ujar Dubes Djani, yang disiarkan oleh Kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, yang diterima VIVA.co.id, Rabu 25 Mei 2016.
Ia menambahkan, PBB perlu meningkatkan kerja sama perdamaian dan keamanan dengan Benua Afrika, melalui Uni Afrika, dengan tujuan mengatasi berbagai konflik berkepanjangan.
Dubes Djani menegaskan bahwa Indonesia mendukung pembentukan arsitektur perdamaian dan keamanan Afrika dan sebagai negara peninjau Uni Afrika. "Indonesia mendorong peningkatan kerja sama PBB-Uni Afrika, khususnya dari aspek dukungan politis dan sumber daya lainnya," kata dia.
Uni Afrika memiliki Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika yang dimandatkan untuk mengambil keputusan terkait pencegahan konflik, peacemaking dan peacebuilding, serta pemajuan demokrasi di Benua Afrika.
Namun pada praktiknya, Uni Afrika masih tetap membutuhkan bantuan dan kemitraan dengan PBB, serta negara anggota PBB lainnya untuk meningkatkan efektifitas upaya penegakkan dan pencapaian perdamaian di sana.
Sementara itu, Minister Counsellor pada Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, Kamapradipta Isnomo, menjelaskan bahwa Indonesia senantiasa mendukung Benua Afrika dalam upaya memelihara dan memenuhi perdamaian dan keamanan.
"Yakni melalui kehadiran sekitar 1.500 personil TNI/Polri yang berada dalam Misi Perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah, Mali, Republik Demokrat Congo, Sudan, Sudan Selatan, Liberia dan Sahara Barat," kata Kamapradipta.
(ren)
