- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Menurut Indeks Perbudakan Global 2016, laporan penelitian utama yang diterbitkan Walk Free Foundation, sebanyak 0,3 persen atau sekitar 736 ribu orang Indonesia masih terperangkap dalam perbudakan modern.
Prevalensi perbudakan di Indonesia menempati peringkat ketujuh tertinggi di Asia Tenggara dan ke-39 dari 167 negara yang di survei.
Kasus-kasus yang mendera Indonesia dalam pergulatan perbudakan modern mencakup eksploitasi pembantu rumah tangga asing, pernikahan paksa, serta pernikahan anak di bawah umur.
Sementara, respons yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap perbudakan modern telah mendapatkan nilai “B”. "Kami memuji kinerja pemerintah Indonesia atas penyelamatan dan pemulangan dua ribu nelayan yang diperdagangkan dan dipekerjakan di kapal Thailand, beberapa waktu lalu," bunyi keterangan tertulis Walk Free Foundation yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 31 Mei 2016.
Lembaga ini juga mengapresiasi langkah Indonesia, yang pada April 2015, telah mengumumkan larangan untuk mempekerjakan pembantu rumah tangga di beberapa negara di Timur Tengah dan Teluk Persia, setelah banyak ditemukannya kasus eksploitasi warga negara di kedua kawasan tersebut.
Selain itu, Australia dan Indonesia baru saja menjadi ketua bersama di Konferensi Tingkat Menteri Keenam yang disebut Bali Process. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Menteri yang menjanjikan pendekatan regional yang komprehensif untuk mengatur aliran migrasi campuran dan memastikan praktik kerja manusiawi dalam rantai pasokan global.
Di Asia Tenggara, Kamboja merupakan negara dengan prevalensi perbudakan modern tertinggi dengan 1,6 persen dari populasinya yang diperkirakan terperangkap dalam perbudakan modern.
Negara dengan prevalensi perbudakan tertinggi selanjutnya adalah Myanmar (0,9 persen), Brunei Darussalam (0,8 persen), Thailand (0,6 persen), Malaysia dan Filipina (0,4 persen), Indonesia, Laos dan Timor Leste (0,3 persen), Singapura (0,2%) dan Vietnam (0,1%).
