- Direktorat Info Media Kemenlu RI
VIVA.co.id – Dubes Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Ketua Delegasi RI, menegaskan suatu kelompok yang menamakan diri sebagai United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut ditegaskan pemerintah Indonesia adalah sebuah gerakan yang tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Dubes Desra pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di Lautoka, Fiji, 16 Juni 2016.
Disampaikan dalam keterangan resmi Kemlu, Jumat 17 Juni 2016, pernyataan tersebut dikaitkan dengan upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh.
"Upaya tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian pendirian Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri," kata dia dalam keterangan Kemlu RI.
Setelah melalui pembahasan internal diantara anggota dan lobi intensif delegasi Indonesia, upaya tersebut berhasil digagalkan. Dalam kaitan ini, MSG hanya mencatat aplikasi tersebut dan membentuk komite untuk membahas kriteria keanggotaan. Hal ini dikaitkan pula dengan adanya keinginan dari anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.
"Indonesia berkomitmen untuk memajukan kemiteraan serta langkah praktis dalam merealisasikannya, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di sub-kawasan Melanesia," kata Desra.
Pada akhir pernyataan, Ketua Delegasi RI itu juga mengundang negara anggota MSG untuk hadir pada Bali Democracy Forum yang akan membahas penguatan kapasitas demokrasi antarnegara, pada 8-9 Desember 2016.
Di sela-sela pertemuan, Dubes Desra juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Fiji, Menlu Kepulauan Solomon, Ketua Delegasi PNG dan Dirjen Sekretariat MSG. Semuanya menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran dan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan MSG, serta dukungan tegas atas prinsip kedaulatan Indonesia.
