VIVA.co.id – Kementerian Luar Negeri China, Kamis, 21 Juli 2016, mendesak Partai Republik yang mengusung calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berhenti menyebarkan "fitnah tak berdasar" yang menyatakan bahwa Beijing menjalankan standar ganda di mana isu Laut China Selatan adalah peralihan dari genosida budaya di Tibet dan Xinjiang.
"Kami berharap pihak terkait (Partai Republik) menghentikan tuduhan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri China. Semua partai politik di Amerika Serikat harus melihat pembangunan China secara objektif dan rasional," bunyi keterangan Kemlu China, seperti dikutip dari situs Reuters.
Dalam sebuah pernyataan berbahasa Inggris yang dikeluarkan melalui kantor berita Xinhua, hari ini, Kemlu China mengatakan platform Partai Republik berisi tuduhan yang berkaitan dengan Taiwan, Tibet, perdagangan internasional serta Laut China Selatan. Menurut Beijing, hal itu merupakan campur tangan atas urusan internal mereka.
Platform tersebut diadopsi dalam Konvensi Nasional Republik, pada Senin lalu, yang menyebut penolakan China terhadap putusan arbitrase atas klaim di Laut China Selatan adalah untuk mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi dan praktik "genosida budaya" di Tibet dan Xinjiang.
Republik juga menegaskan kembali komitmennya untuk menjual persenjataan kepada pemerintah Taiwan. Kemlu China umumnya menghindar untuk membuat komentar langsung soal pemilihan presiden.
Pada April lalu, Menteri Keuangan China, Lou Jiwei menyebut Trump adalah tipikal pemimpin yang tidak rasional, karena usulan tarif impor terhadap barang-barang China. Meski tidak langsung, Lou lebih memilih Hillary Clinton sebagai presiden, pesaing Trump dari Partai Demokrat.
"Saya hanya mengetahui sedikit tentang Trump. Tapi kalau dengan Hillary Clinton kedua negara pernah 'berhubungan dagang' dengan kami ketika dirinya menjabat menteri luar negeri," tutur Lou.
Donald Trump dan Kedua Anaknya Akan Diperiksa Terkait Penipuan
Mantan Presiden AS Donald Trump dan dua anaknya dipanggil pengadilan karena diduga memperoleh keringanan pajak dan pinjaman melalui penilaian aset yang curang
