- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Pertemuan menteri luar negeri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-49 di Vientiane, Laos, berakhir dengan kesepakatan Joint Communiqué yang memuat pandangan bersama ASEAN terhadap perkembangan terkini di Laut China Selatan.
Kesepakatan ini juga mempertegas komitmen anggota ASEAN untuk sepenuhnya menghormati proses hukum dan diplomatik sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dalam menyelesaikan tumpang tindih klaim atas teritori darat, laut, dan udara, antarnegara ASEAN serta dengan negara di luar ASEAN.
“Komitmen ASEAN dalam Joint Communiqué menunjukkan konsistensi kami untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, dengan mengepankan hukum internasional," tutur Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, melalui keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Selasa, 26 Juli 2016.
Di dalam Joint Communiqué, isu yang menjadi perhatian dan kepentingan utama Indonesia yang disepakati meliputi kesepakatan penanggulangan IUU Fishing, perlindungan terhadap pekerja migran di ASEAN, merampingkan, dan memperbaiki proses kerja organ-organ ASEAN.
"Selain itu, peningkatan kerja sama maritim, UKM, penanggulangan perdagangan manusia dan konter terorisme," ungkap Menlu Retno. Upaya untuk mencapai kesepakatan atas Joint Communiqué ditempuh melalui proses dinamis.
Sebab, pernyataan bersama juga menekankan komitmen menjaga wilayah Asia Tenggara bebas senjata nuklir serta dukungan atas kemerdekaan Palestina.
Selama tiga hari, Menlu Retno melakukan "diplomasi maraton" untuk bertemu dan berdialog dengan para menlu se-ASEAN secara terpisah guna tercapainya konsensus.
Selama 2017, 14 WNI Bebas dari Hukuman Mati di Luar Negeri
Kemlu juga berhasil fasilitasi pemulangan 50 ribu WNI.
