- REUTERS/Kim Jae-Hwan/Pool
VIVA.co.id – Jaksa Penuntut Korea Selatan menyebut Presiden Park Geun-hye 'berperan besar' dalam skandal korupsi yang melibatkan orang terdekatnya. Kepala Kejaksaan Agung, Lee Young-ryeol, mengatakan Presiden Geun-hye 'terlibat sebagai konspirator'.
"Berdasarkan bukti yang kami kumpulkan sejauh ini. Tim Penyelidik Penuntutan Khusus menyimpulkan bahwa Presiden mempunyai peran dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh Choi Soon-sil, Ahn Jong-beom, dan Jeong Ho-seong," kata Young-ryeol, seperti dikutip situs BBC, Senin, 21 November 2016.
Pernyataannya ini diungkapkan setelah teman dekat Presiden Geun-hye, Choi Soon-sil, dan dua asistennya dikenai dakwaan pada Minggu pekan lalu. Meski begitu, berdasarkan undang-undang yang berlaku, presiden tidak bisa dikenai dakwaan selama masih menjabat.
"Tim Penyelidik Penuntutan Khusus akan terus menyelidiki Presiden," tuturnya. Young-ryeol optimistis sang kepala negara memberikan lampu hijau kepada Soon-sil untuk terlibat lebih dalam mengurusi negara.
"Dia (Geun-hye) membiarkan Soon-sil mengurusi kebijakan politik sekaligus menekan perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk memberikan sumbangan kepada lembaga amal yang dikendalikan teman dekat presiden," kata Young-ryeol, mempertegas.
Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara Presiden, Jung Youn-kuk, menyatakan bahwa Presiden tidak terlibat dalam skandal korupsi yang melanda pemerintahannya.
Ia juga menambahkan jika tuduhan tersebut merupakan 'serangan-serangan politik yang tidak adil' dan Tim Jaksa Penuntut Korea Selatan telah 'membangun rumah fantasi'.
Akibat skandal korupsi, tingkat dukungan terhadap Presiden Geun-hye kini turun lima persen. Sebelumnya, ia telah menyampaikan permintaan maaf dua kali lewat televisi nasional, tetapi sejauh ini tidak mengindahkan tuntutan untuk mundur.
Tuntutan mundur tersebut disampaikan oleh warga Korea Selatan dalam bentuk protes selama berminggu-minggu terakhir di ibu kota Seoul. Gelombang demonstrasi belakangan ini tercatat sebagai protes terbesar sejak demonstrasi prodemokrasi sejak 1980 silam. (ase)
