- REUTERS/David Gray
VIVA.co.id – Pemerintah Australia bungkam menanggapi pemutusan kerja sama militer yang dilayangkan Indonesia. Pemutusan kerja sama militer ini berlaku sejak 29 Desember 2016.
Mengutip situs Reuters, Rabu, 4 Januari 2017, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, Menteri Luar Negeri Julie Bishop, dan Menteri Pertahanan Marise Payne, menolak untuk mengomentari penangguhan kerja sama militer kedua negara.
Selain itu, laporan media Australia menyebut materi ofensif ditemukan di Barak Campbell, Pangkalan Pasukan Khusus (SAS) di Perth, Australia Barat. Saat dikonfirmasi, mereka ikut-ikutan menolak untuk menjawab pertanyaan saat dihubungi Reuters.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, mengatakan kerja sama militer kedua negara ditunda sementara sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
"Ya benar kerja sama ini secara efektif dihentikan. Karena ada masalah teknis yang harus diperbaiki," kata Wuryanto. Kendati demikian, Wuryanto enggan menjelaskan lebih detail 'masalah teknis' yang dimaksud.
Ia hanya mengatakan bahwa ada pasang surut dalam setiap kerja sama antara dua negara kekuatan regional. "Sesuatunya harus disempurnakan. Karena kerja sama itu pada dasarnya harus menguntungkan kedua belah pihak," ungkapnya.
Sebelumnya, pada 1999, Australia berhenti melakukan latihan militer bersama dengan Komando Pasukan Khusus TNI-AD lantaran dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, sekarang Timor Leste.
Hubungan Jakarta dan Canberra kembali cair setelah terjadi serangan teror di Bali pada 2002 yang menewaskan 88 warga Australia dari total 202 orang. Kedua negara sepakat bekerja sama bidang kontraterorisme.
Isu yang beredar, seorang instruktur Komando Pasukan Khusus TNI-AD merasa terhina oleh suatu tampilan yang dipajang di fasilitas khusus tersebut. Materi itu dianggap merendahkan dasar negara Indonesia, Pancasila.
Namun, belum pasti apakah hal tersebut yang membuat kerja sama ini dibekukan. Pihak militer Indonesia belum memberikan keterangan terkait hal ini.
