- arabnews.com
VIVA.co.id – Sudan menyambut positif pencabutan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun.
Menteri Luar Negeri Sudan, Ibrahim Ghandour, menyebutnya sebagai sebuah langkah maju untuk menghapus semua hambatan, termasuk penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme.
"Keputusan Amerika adalah hasil dialog tanpa henti. Ini langkah sulit dan rumit antara kedua negara dalam enam bulan terakhir. Kami bersumpah untuk melanjutkan kerja sama dengan pemerintah AS," kata Ibrahim, melalui keterangan tertulis Kedutaan Besar Sudan di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.
Ia juga menegaskan bahwa perkembangan politik yang positif dalam semua bidang di Sudan merupakan faktor yang mendukung penghapusan sanksi.
Dialog nasional yang diinisiasi oleh Presiden Sudan, Omer Hassan Ahmed Al Bashir, juga telah menghasilkan dokumen komprehensif antara semua pihak untuk perdamaian dan stabilitas.
"Dengan dihapusnya sanksi, kami berharap akan membuka jalan bagi kerja sama yang positif dan lebih luas dengan semua pemerintah seperti Indonesia, Singapura, dan Australia, terutama bidang ekonomi," ungkap Ibrahim.
Penghapusan sanksi ekonomi sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan Presiden AS Barack Obama pada 13 Januari 2017. Ini dilakukan menyusul berbagai tindakan positif yang dilakukan pemerintah Republik Sudan.
Tindakan positif tersebut meliputi penyelesaian damai, situasi hak asasi manusia yang telah menyumbangkan pembangunan, serta kerja sama memerangi terorisme dengan AS.
Pengangkatan sanksi ini akan memungkinkan Sudan untuk melakukan transaksi keuangan perbankan serta menjalin hubungan ekonomi yang seluas-luasnya dengan AS, serta negara-negara lain, yang memungkinkan untuk membeli barang dan menarik investasi.
