Filipina Percepat Susun Kode Etik Krisis Laut China Selatan

Foto terbaru soal pembangunan di wilayah sengketa di Laut China Selatan.
Sumber :
  • Reuters

VIVA.co.id – Sengketa Laut China Selatan tetap menjadi fokus perhatian Filipina yang menjadi Ketua ASEAN tahun ini. Duta Besar Filipina untuk ASEAN, Elizabeth Buensuceso, mengungkapkan pihaknya secepatnya membahas code of conduct atau kode etik agar segera dirampungkan.

Tantangan ASEAN di Usia ke-55 Tahun

"Kami berharap selama keketuaan Filipina [untuk ASEAN]  bisa membuat terobosan atas code of conduct. Bila beberapa waktu lalu pertemuan untuk membahas CoC ini hanya beberapa kali, tahun ini kami akan melakukan pertemuan bulanan untuk mencapai progres yang signifikan," kata Dubes Elizabeth, di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.

Selain itu, kerja sama keamanan maritim merupakan salah satu pilar yang akan ditekankan. Menurutnya, Filipina akan membawa komunitas ASEAN untuk mematuhi hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai, serta mengedepankan pelestarian dan perlindungan sumber daya kelautan.

Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Politik

Hal senada juga diungkapkan Direktur Kerja Sama ASEAN dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jose Antonio Tavares. Ia berharap di bawah kepemimpinan Filipina, ASEAN dapat meraih kemajuan signifikan di berbagai bidang, termasuk dalam pembahasan CoC.

"Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan pertama kelompok kerja bersama untuk membahas kelanjutan CoC bulan depan. Kami berharap grup kerja sama ini akan meraih kemajuan dan membantu mengurangi masalah terkait sengketa Laut China Selatan," ujar Jose.

Indonesia Mencalonkan Diri Jadi Anggota Komisi PBB untuk Narkotika

Code of Conduct in the South China Sea (CoC) akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif. Wilayah tersebut merupakan strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia (Laut Natuna), Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan dan China.

Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi sesama claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan China) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi. (ren)

Menlu Indonesia Retno Marsudi (Tangkapan Layar dalam Kemkominfo TV)

Tantangan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN 2023

Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi Indonesia agar berhasil menjalankan perannya sebagai ketua ASEAN 2023.

img_title
VIVA.co.id
25 Januari 2023