- REUTERS/Erik De Castro
VIVA.co.id – Gereja Katolik Filipina mengecam aksi perang melawan narkoba ala Presiden Rodrigo Roa Duterte, dengan menyebut hal itu justru menciptakan teror.
Dalam pernyataan terbukanya, seperti dikutip situs Aljazeera, Senin 6 Februari 2017, Konferensi Waligereja menegaskan, membunuh orang bukan jawaban untuk menumpas perdagangan obat-obatan terlarang.
Mereka juga mengatakan, aksi main hakim sendiri ini menunjukkan rasa ketidakpedulian tentang banyak pertumpahan darah, dan bahkan disetujui. Selain itu, mayoritas 'aksi teror' pemerintah ini dilakukan di kawasan miskin.
"Banyak yang tewas, bukan karena (berdagang) obat (terlarang). Mereka yang dibunuh, tidak tahu apa-apa. Pembiaran ini, jelas bentuk ketidakpedulian. Ini cara yang salah, karena dianggap biasa saja," kata seorang Uskup dari Konferensi Waligereja.
Menanggapi pernyataan ini, Istana Malacanang mengecam kembali Gereja Katolik dan menyalahkannya sebagai bentuk 'keluar dari sentuhan' dengan memaksakan kehendak mereka mengubah kebijakan Duterte.
"Upaya pemimpin gereja ini lebih baik digunakan untuk membangun karakter moral yang kuat sesama umat yang beriman, dan berkontribusi lebih banyak untuk mendukung pemerintahan menciptakan perdamaian yang sudah dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak bersalah dari kegiatan ilegal," Juru Bicara Istana Malacanang, Ernesto Abella.
Mayoritas penduduk Filipina, atau 80 persennya beragama Katolik. Tercatat, lebih dari 7.600 orang tewas, sejak Duterte meluncurkan kampanye antinarkoba tujuh bulan lalu.
Lebih dari 2.500 orang tewas, selama operasi penggerebekan narkoba dengan polisi bersenjata. Pemerintah dan Kepolisian Nasional Filipina, sama-sama membantah keras melakukan pembunuhan di luar hukum (extra judicial killings). (asp)
