- Viva.co.id/Dinia Adrianjara
VIVA.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah menghargai dan menghormati setiap kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat.
Menurutnya, hubungan erat kedua negara yang selama ini terjalin tidak akan terpengaruh dengan kebijakan kontroversial Presiden Donald John Trump, baru-baru ini.
"Sebagai sebuah negara sahabat, Indonesia ingin mengetahui latar belakang sebuah kebijakan dikeluarkan. Dubes AS sudah menjelaskan kalau kebijakan ini sama sekali tidak ada hubungan dengan agama," kata Lukman, usai bertemu Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr., di Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.
Pernyataan Lukman ini menanggapi kebijakan kontroversial Trump yang melarang sementara para pengungsi dan pendatang serta pelarangan visa dari tujuh negara – mayoritas penduduknya adalah Muslim – masuk ke AS.
Ketujuh negara tersebut adalah Irak, Iran, Suriah, Libya, Yaman, Sudan, dan Somalia. Dalam pemaparannya, Lukman menyampaikan kembali pernyataan Dubes Donovan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Trump lebih kepada persoalan perbatasan dan pengungsian.
"Dubes AS menegaskan lebih dari 40 negara berpenduduk Muslim tak terkait kebijakan Trump. Kebijakan ini juga sifatnya temporer sudah direvisi dan dibawa ke pengadilan. Ada proses banding dan seterusnya," kata Lukman.
Keputusan Trump ini juga menimbulkan kontroversi di seluruh dunia. Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Antonio Guterres mengatakan, penutupan perbatasan bagi orang-orang atas dasar agama, etnis atau kewarganegaraan mereka merupakan sebuah kebijakan ‘buta’ yang memiliki risiko memenangkan propaganda esktremis.
Namun, Arab Saudi mendukung kebijakan Trump. Menteri Perminyakan Arab Saudi Khalid al-Falih kepada BBC mengatakan kritik terhadap larangan tersebut ‘berlebihan’. Menteri Luar Negeri Italia, Angelino Alfano, memilih tak mengomentari keputusan Trump.
Saat diwawancara oleh media Italia Corriere della Sera dan dikutip oleh Theguardian, ia mengatakan, Italia tidak berada pada posisi yang tepat untuk mengomentari keputusan yang sudah diambil oleh negara lain.
