- VIVA.co.id/Dinia Adrianjara
VIVA.co.id – Perang berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan telah menghancurkan perekonomian negara. Selain besarnya kerugian yang dihadapi, masalah birokrasi dan korupsi kini menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintahan Presiden Ashraf Ghani.
"Gaji pegawai negeri yang rendah membuka peluang bagi beberapa oknum untuk memanfaatkan situasi guna mendapatkan uang secara ilegal. Kondisi tidak aman dan ekonomi tidak menentu inilah menimbulkan moral hazard di Afghanistan," kata Ketua Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Machmudi kepada VIVA.co.id, Jumat, 10 Maret 2017.
Pernyataan ini diungkapkannya setelah kedatangan Menteri Kehakiman Afghanistan, Abdul Baseer Haidari, ke Indonesia pada Kamis, 9 Maret kemarin. Kedatangan Haidari untuk 'berguru' soal keberhasilan Indonesia dalam memberantas korupsi.
"Kami pilih Indonesia karena ketika rapat di PBB, mereka sering menyebut Indonesia sebagai contoh. Kami mau bahwa pengalaman dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dan akan terapkan itu di Afghanistan," kata Haidari.
Ia juga mengakui bahwa ada beberapa kelompok dan faktor lainnya yang ingin membuat Afghanistan menjadi tidak aman dan tidak stabil.
"Afghanistan sudah beberapa tahun perang. Perekonomian hancur. Saya melihat ada beberapa kelompok yang berupaya merusak kestabilan dan menjalankan transaksi obat terlarang di dalam negara," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, bahwa menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia ketika ada negara lain yang ingin berbagi pengalaman dengan Indonesia. Menurutnya independensi merupakan hal penting bagi lembaga anti korupsi.
"Pesan kita set-up yang penting adalah badan itu harus independen. Itu yang sangat penting. Tak hanya Afghanistan, beberapa negara pecahan Eropa Timur juga datang ke kami untuk belajar. Kami berharap mereka pertahankan independensi," ujar Agus. (mus)
