- Reuters/Jonathan Ernst
VIVA.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump, meningkatkan anggaran untuk Departemen Pertahanan (Pentagon) 10 persen, namun memangkas anggaran Departemen Luar Negeri dan Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID) sebesar 28 persen.
Hal ini terpapar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara AS 2018, seperti dikutip BBC, Jumat, 17 Maret 2017. Trump memenuhi janjinya yang mengusulkan kenaikan belanja militer menjadi US$52 miliar (Rp697 triliun), dari sebelumnya sebesar US$51,5 miliar (Rp690 triliun).
Selain itu, Trump juga menyuntik dana tambahan untuk pengembangan senjata nuklir terbaru militer AS sebesar US$2 miliar (Rp26,8 triliun). Adapun, anggaran Departemen Luar Negeri dan USAID terpangkas menjadi 28 persen, atau sebesar US$25,6 miliar (Rp343 triliun).
Tak pelak, pemangkasan anggaran tersebut berimbas ke dana bantuan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga keuangan untuk pembangunan multilateral seperti Bank Dunia atau IMF.
Struktur RAPBN AS tahun depan ini menuai protes dari kubu Partai Demokrat. Mereka mengkritik rancangan anggaran yang dipaparkan Trump sebagai kebijakan menghambur-hamburkan uang di sektor pertahanan.
Sedangkan anggaran untuk investasi dan penciptaan lapangan kerja, energi ramah lingkungan, serta pendidikan, dipotong cukup besar.
PBB Cemas
Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengungkapkan berkurangnya kontribusi AS terhadap PBB memberikan dampak negatif dan merusak reformasi jangka panjang lembaga internasional itu.
Pemerintahan Trump menyatakan niatnya untuk 'mengurangi atau mengakhiri pendanaan untuk organisasi internasional yang misi tidak substansial dan tidak sejalan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS'.
"Kami saat ini sedang dihadapi oleh krisis kemanusiaan terburuk dan upaya memerangi terorisme. Itu sangat penting ketimbang menghambur-hamburkan uang untuk belanja militer," kata Dujarric, seperti dikutip Aljazeera.
Ia melanjutkan, upaya memerangi terorisme ini dilakukan, antara lain, sosialisasi terus-menerus dalam pencegahan konflik, resolusi konflik, melawan kekerasan ekstremisme, perdamaian, pembangunan perdamaian, berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif, peningkatan dan menghormati hak asasi manusia, dan tanggapan tepat waktu untuk krisis kemanusiaan.
Seperti diketahui, AS menghabiskan anggarannya sekitar US$ 10 miliar (Rp134 triliun) per tahun untuk PBB. Di mana itu merupakan 22 persen dari total anggaran badan dunia. Anggaran sebesar itu juga memberikan kontribusi sebesar 28 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian.
Berdasarkan data PBB, saat ini dunia sedang menghadapi krisis terburuk kemanusiaan sejak berakhirnya Perang Dunia II, dengan 20 juta orang di Yaman, Sudan Selatan, Somalia dan Nigeria, menghadapi kelaparan dan kematian yang mengintai setiap saat. (ren)
