- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri Bali Process Government and Business Forum pada tanggal 24 hingga 25 Agustus di Australia. Bali Process merupakan forum internasional yang diinisiasi Indonesia dan Australia untuk membahas isu migrasi ireguler khususnya penyelundupan dan perdagangan manusia.
"Indonesia sejak awal mengatakan terkait isu irregular migration, kerja sama antara negara asal, tujuan dan transit adalah kunci. Sejak pertemuan Bali Process yang keenam telah disepakati bahwa dalam upaya mengatasi irregular migration, peran sektor swasta juga penting," kata Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.
Pada pertemuan yang akan digelar di Kota Perth tersebut, negara-negara anggota Bali Process memiliki tujuan untuk menggandeng sektor swasta agar dapat berkontribusi dalam mengatasi penyelundupan dan perdagangan orang.
"Berharap agar ada kerja sama lebih erat antara sektor swasta di negara asal, tujuan dan transit. Bagaimana mereka bisa saling membantu untuk membuka lapangan kerja di negara asal dan meningkatkan standar perlindungan," ujar Arrmanatha.
Sementara itu, Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, Grata Indah mengatakan, melalui forum ini diharapkan para pemimpin di sektor swasta dapat mengembangkan agenda dan program kerja secara independen dan sukarela.
Program-program tersebut memiliki tujuan antara lain untuk mengatasi perdagangan orang melalui kerja paksa dan perbudakan modern, mendorong praktik bisnis yang manusiawi dan beretika, mengembangkan kesempatan bekerja termasuk bagi pekerja migran melalui jalur aman dan menciptakan sinergi kerja sama dengan pemerintah dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang.
Dari pertemuan tersebut, hasil yang diharapkan yakni yang pertama, adanya Perth Workplan yaitu rencana kerja yang disusun oleh para pemimpin di dunia bisnis terkait dengan etika perekrutan. Kemudian kedua, transparansi dari supply chain dan menciptakan insentif dalam keterlibatan pelaporan adanya penyelewengan terhadap hak pekerja.
"Sektor yang akan diaplikasi seperti edukasi mengingat pentingnya edukasi bagi para pekerja korban perdagangan orang dan kalangan bisnis itu sendiri," ujarnya. (ren)
