- REUTERS/Erik De Castro
VIVA.co.id – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengancam akan mengusir Duta Besar Uni Eropa dalam waktu 24 jam, yang dituduhnya telah berencana mengeluarkan Manila dari PBB.
Dalam sebuah pidato, Duterte menegaskan bahwa dia tidak akan menoleransi kritikan Eropa atas perangnya terhadap obat-obat terlarang. Hingga kini, perang terhadap narkoba di Filipina, telah menelan korban jiwa hampir 4.000 orang sejak 15 bulan Duterte menjabat sebagai Presiden.
Duterte juga menuduh Uni Eropa, mencampuri urusan domestik Filipina dan menuduh UE berupaya mengeluarkan negara tersebut dari PBB. Dia, bahkan mengatakan bahwa negara-negara Eropa memanfaatkan Filipina, karena kemiskinan.
"Anda memberi kami uang, lalu Anda mulai mengatur apa yang harus dilakukan dan mana yang seharusnya tidak terjadi di negara kami. Omong kosong! Jangan main-main dengan kami," kata mantan Wali Kota Davao ini seperti dikutip The Guardian, Kamis 13 Oktober 2017.
Duterte mengatakan bahwa dia siap untuk 'menendang' duta besar Eropa keluar negaranya, jika pemerintah mereka mencoba untuk mengusik Filipina.
"Anda pikir kami adalah sekelompok orang bodoh di sini. Sekarang, duta besar negara-negara Eropa dengarkan baik-baik, karena kami bisa memotong saluran diplomatik besok. Anda bisa meninggalkan negara saya dalam 24 jam, kalian semua," ujarnya.
Uni Eropa tidak memberikan komentar resmi tentang tudingan ingin mengeluarkan Filipina dari Perserikatan Bangsa Bangsa.
Juru bicara kepresidenan Ernesto Abella, kemudian mengatakan bahwa komentar Duterte adalah sebuah ungkapan kemarahan atas kritik oleh sekelompok kecil anggota Parlemen Eropa yang mengadakan sebuah konferensi pers di Manila untuk mengutuk perang narkoba itu.
Abella mengatakan bahwa kecaman kelompok tersebut telah menyebabkan Duterte mengancam mengusir Dubes UE. "Pernyataan delegasi yang tidak bertanggung jawab ini memprotes dugaan pembunuhan di bawah pemerintahan Duterte, yang merendahkan status kami sebagai negara yang berdaulat," kata dia.
"Sudah lama Presiden kami menolerir gangguan yang tidak semestinya ini dalam urusan domestik dan dia telah memutuskan bahwa ini harus dihentikan untuk menjaga integritas dan martabat negara kami sebagai negara yang berdaulat," lanjut Abella.
