- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA – Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Vietnam, sudah berakhir akhir pekan lalu. Presiden Joko Widodo dalam KTT APEC itu di antaranya menekankan pentingnya menjadikan laut sebagai pusat pembangunan ekonomi bagi negara-negara anggotanya.
Setelah mengikuti rangkaian KTT APEC di Vietnam, Presiden Joko Widodo kemudian bertolak ke Manila. Di ibu kota negara Filipina itu, Presiden Jokowi menghadiri KTT ke-31 ASEAN.
Selain para pemimpin ASEAN, pertemuan tingkat tinggi itu di antaranya juga dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, hingga Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang.
Dikutip dari laman setkab.go.id, di sela KTT ASEAN itu, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Dalam pertemuan itu, kedua kepala negara di antaranya juga menyinggung soal infrastruktur pelabuhan.
Menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan PM Shinzo Abe, pemerintah Jepang menyampaikan komitmennya untuk terus berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Patimban. Selain itu, Negeri Sakura menyoroti proyek terowongan MRT, terowongan untuk tol Sumatera, dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya.
Komitmen Jepang, yang di antaranya menyasar proyek infrastruktur pelabuhan itu, sejalan dengan pembangunan Poros Maritim di era Jokowi. Bahkan, pemerintah RI di forum KTT APEC di Vietnam sangat menekankan pembangunan kelautan tersebut.
Laut sebagai pusat pembangunan ekonomi bisa diwujudkan melalui investasi infrastruktur laut, integrasi, dan pengamanan jaringan transportasi laut. Selain itu, pembangunan maritim tersebut mencakup kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Dikutip dari situs Kantor Staf Presiden, ksp.go.id, pembangunan Poros Maritim di antaranya memang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tol laut dan pengintegrasian moda transportasi logistik diharapkan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama untuk mengendalikan kebutuhan harga kebutuhan bahan pokok.
Tahun 2017, pemerintah pun menyebut sebagai tahun kerja bersama. Upaya itu untuk menjadikan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, dalam rangkaian pertemuan negara-negara APEC 2017 di Da Nang, Vietnam, dilangsungkan pula agenda “Dialog Kerja Sama Bisnis Antara Indonesia dan Vietnam” pada Sabtu, 11 November 2017.
Para pengusaha Indonesia dan Vietnam mengadakan pertemuan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dan investasi yang lebih luas. Acara ini difasilitasi oleh Kedubes RI di Hanoi.
Dalam acara tersebut hadir antara lain Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala BKPM, Thomas Lembong serta para pengusaha kedua negara. Hadir juga, Chairman APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia, Anindya Bakrie dan Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani.
Presiden Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin APEC
Melalui forum dialog itu, pengusaha Indonesia dan Vietnam diharapkan bisa menangkap peluang ekonomi yang lebih besar.
"Ini menunjukkan bahwa Vietnam itu sebuah potensi dan negara yang investasi dari Indonesia cukup banyak, sehingga tentu Indonesia bisa memanfaatkan regional supply chain melalui Vietnam," kata Airlangga Hartarto.
