- Malacanang Presidential Palace/Handout via Reuters
VIVA – Tak ada pembicaraan soal hak asasi manusia (HAM) ketika terjadi pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Padahal, pembicaraan itu sangat ditunggu wartawan, mengingat Amerika adalah pengusung demokrasi dan Duterte disebut antidemokrasi, karena melakukan pemberantasan narkoba dengan cara tembak di tempat tanpa melalui proses pengadilan.
Beberapa pekan lalu, Duterte sempat menyampaikan bahwa ia akan melanjutkan perang memberantas narkoba. Aksi sebelumnya, yang sudah ia canangkan sejak dilantik menjadi Presiden Filipina, awal Juni lalu, telah menewaskan lebih dari 4.000 orang.
Usai bertemu di sela pertemuan puncak ASEAN, di Manila, Trump hanya berkomentar bahwa ia dan Duterte memiliki hubungan yang baik. "Kami memiliki hubungan baik. Pertemuan ini amat berhasil. Kami melakukan banyak pertemuan dengan para pemimpin lain," ujar Trump seperti diberitakan oleh BBC, Selasa, 14 November 2017.
Tapi, Trump memilih bungkam ketika wartawan menanyakan apakah ada pembicaraan tentang HAM dengan Duterte. Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders juga tak memberikan penjelasan yang memadai. Ia hanya menjawab bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang membahas tentang perang melawan narkoba.
Hanya juru bicara Duterte, Harry Roque, yang menegaskan kepada para wartawan bahwa isu tentang hak asasi manusia memang tidak diangkat dalam pertemuan tersebut.
"Presiden Duterte memang memberikan penjelasan panjang lebar tentang perang melawan narkoba, dan Presiden Trump menghargai upaya itu. Tak ada komentar tentang perang melawan narkoba, tapi hanya klarifikasi tentang mereka yang telah ditangkap," dia menjelaskan.
Berbeda saat Amerika dipimpin Barack Obama, hubungan Duterte dengan Trump terlihat lebih 'mesra.' Duterte berulangkali mengejek Obama, dan pernah menyebutnya sebagai “anak pelacur”.
Tapi, Duterte menyambut Trump yang pernah memujinya dalam perang melawan narkoba. Pembicaraan itu menjadi konsumsi publik setelah bocor pada 29 April lalu.
