- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.
VIVA – Presiden Joko Widodo akan menghadiri Annual Consultation dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, di Kuching, Malaysia, pada tanggal 22 November 2017. Isu perbatasan, kerja sama pertahanan dan keamanan serta ekonomi adalah agenda utama yang akan dibahas dua pemimpin itu.
"Kita sebagai negara tetangga dengan Malaysia disebut negara serumpun karena memiliki akar budaya yang sama. Dengan penduduk relatif besar di kawasan terdapat isu yang kadang harus dikelola supaya tidak menjadi potensi ketegangan kedua negara," kata Direktur Asia Tenggara dari Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi, di Jakarta, Jumat 17 November 2017.
Denny mengatakan, soal isu perbatasan, Indonesia dan Malaysia memiliki perbatasan darat di mana di antaranya masih ada perundingan antara tim kedua negara yang masih terus berjalan hingga saat ini. Sementara soal pertahanan dan keamanan, kedua negara perlu menjaga stabilitasnya.
"Kawasan kita tidak imun dari permasalahan keamanan baik dari kawasan sendiri maupun belahan dunia lain. Aparat kedua negara harus kerja sama dengan bertukar informasi supaya negara tetap aman," kata Denny.
Di bidang ekonomi, Indonesia dan Malaysia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dua negara ini juga memiliki inisiatif bersama untuk membentuk Council of Palm Oil Producer Countries karena memiliki kepentingan yang sama.
"Belakangan apalagi ada tuduhan negatif bahwa sawit bisa merusak lingkungan dan merusak kesehatan. Ini ada kampanye negatif. Kedua negara bahu-membahu untuk menghadapi kampanye negatif ini," ujarnya.
Isu tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia juga tak luput dari pembahasan mengingat saat ini ada sekitar 1,5 juta pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Malaysia menjadi isu penting dan disebutkan terus berusaha diperbaiki oleh pemerintah negara pemberi dan penerima. (ren)
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
