- ientrymail.com
VIVA – Pemerintah Myanmar membenarkan bahwa pada Rabu 13 Desember 2017, polisi Myanmar menahan dua orang jurnalis Reuters yang bernama Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Dua jurnalis tersebut selama ini melaporkan dan menulis mengenai kekerasan yang dilakukan militer terhadap minoritas Rohingya di Rakhine.
Diketahui bahwa sekitar 650 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh, akibat mengalami tekanan dan kekerasan dari militer Myanmar dan kelompok fanatik di Rakhine.
Dilansir Reuters, melalui akun Facebook resmi Kementerian Informasi Myanmar, dua wartawan dan dua orang polisi dijerat dengan UU Informasi Rahasia yang merupakan UU peninggalan kolonial Inggris.
UU Tahun 1923 tersebut mengandung ancaman hukuman maksimal 14 tahun kurungan.
"Para reporter tersebut secara ilegal mendapatkan informasi, dengan maksud membagikan ke media-media asing," dituliskan dalam pernyataan pemerintah yang disertai dengan foto sepasang tangan diborgol.
Dua jurnalis itu disebutkan ditahan di Kota Yangon. Wa Lone dan Kyaw Soe Oo dilaporkan sempat hilang pada Selasa malam, 12 Desember 2017, pada saat mereka disebut sedang memenuhi undangan makan malam dari polisi setempat.
Pengemudi yang mengantarkan mereka mengatakan, menurunkan keduanya di Battalion 8 dan di sana mereka menuju restoran di sekitarnya untuk makan malam dengan polisi. Sejak saat itu, dua orang wartawan tersebut tak lagi terlihat.
Sementara itu, Kedubes Amerika Serikat, langsung merespons kejadian ini. Melalui web resmi, Kedubes AS menyatakan bahwa masalah itu kini menjadi perhatian mereka.
"Demi demokrasi dan kebebasan jurnalis menjalankan tugasnya, kami meminta pemerintah Myanmar segera memberi penjelasan proses penahanan dan memberikan akses bagi jurnalis lainnya untuk mendapatkan informasi tentang hal ini," dituliskan dalam rilis pers Kedubes AS.
Juru Bicara Kemenlu AS di Washington DC, Heather Nauert juga mengatakan bahwa Dubes AS akan berkomunikasi intensif dengan pejabat terkait di Myanmar.
"Kami sangat peduli dengan keselamatan jurnalis melakukan tugasnya di lingkungan internasional. Jadi, kami akan terus pantau," kata Nauert.
Perwakilan Uni Eropa di Myanmar, juga langsung menyatakan sikap. Mereka meminta negara dan pemerintah Myanmar tidak membatasi dan malah harus melindungi jurnalis.
